Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

-

Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut.

Suasana rapat PPKI untuk membentuk kelengkapan
pemerintahan negara Indonesia.

Pengesahan UUD 1945

Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengagendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Baca juga: FAKTA SEJARAH : Sidang PPKI 18 Agustus 1945 

Pembagian Wilayah Indonesia

Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Peta pembagian provinsi hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945.

Pembentukan Kementerian

Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945, dibentuk susunan kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden.

Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Adapun susunan kabinet RI yang pertama tersebut adalah sebagai berikut.

Susunan kabinet RI yang pertama

Selain itu, diangkat pula empat pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara, antara lain: Kusumahatmaja (Mahkamah Agung), Gatot Tarunamiharja (Jaksa Agung), A.G. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), dan Sukarjo Wiryopranoto (Juru Bicara Negara).

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan mengantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 137 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca Juga: Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pada tanggal 23 Agustus1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Supriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.

Tentara BKR

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dinamika Penduduk Asia

-
Gambar
 Berdasarkan data World Population Data Sheet (WPDS), pada tahun 2005 jumlah penduduk Asia mencapai 3.921.000.000 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397.000.000 pada tahun 2015. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia.Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Peta kepadatan penduduk Asia Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, sebesar 25 persen penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8 persen berusia 65 ke atas.Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67 persen. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun (WPDS, 2015). Laju pertumbuhan pendud
Baca selengkapnya

Perdagangan Antardaerah atau Antarpulau dan Perdagangan Internasional

-
Gambar
Pasar merupakan tempat berkumpulnya barang dari berbagai daerah. Perdagangan dan Perdagangan Antardaerah/Antarpulau Pengertian Perdagangan dan Perdagangan Antarpulau Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan.  Perdagangan antardaerah atau antarpulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk/ lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk/lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan Perdagangan Antarpulau Memperoleh Keuntungan , Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Memperluas Jangkauan Pasar,  Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor Pendorong dan Manfaat Perdagangan Antarpulau/Antard
Baca selengkapnya

Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

-
Gambar
Konsep Ekonomi Kreatif Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya (Supriadi, 2001:7). Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Berdasarkan  INPRES No. 6/2009 tentang “Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk tahun 2009-2015,” pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) diikuti menjadi berbasis Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah mengidentifikasi lingk
Baca selengkapnya